Jatam: Pengusaha Lebih Berkuasa Daripada Pemerintah.

tribunnews.com-Rabu, 16 Mei 2012.

KOMPAS/ARYO WISANGGENI GENTHONG.

TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim menilai bahwa pernyataan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi (Kadistamben) Samarinda, Hery Suryansyah  bahwa Pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini Distamben mengaku tidak mempunyai kewenangan untuk mengaudit dan menginventarisasi tambang yang ada di Kota Samarinda sebagai pernyataan yang lemah.
Padahal, Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan oleh Walikota Samarinda, Syaharie Jaang. Dan hingga saat  ini, belum ada data berapa besaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang valid diterima kota Samarinda, mengindikasikan bahwa pengusaha tambang lebih berkuasa dari pemerintah kota.

"Ini bukan lagi kesengajaan, tapi sudah masuk pembiaran yang terstruktur. Posisi pengusaha sudah lebih tinggi dari Distamben. Jadi, Distamben tidak melakukan apa apa," Kata Ocha, sapaan akrab Kahar Al Bahri kepada Tribun, Rabu (16/5/2012).

Padahal, data DBH itu sangat perlu diketahui masyarakat Samarinda yang sudah merasakan dampak langsung kerusakan lingkungan akibat adanya tambang. Jalan rusak parah, perumahan terendam banjir lumpur dan kerusakan lainnya.

Ketidaktahuan Kadistamben Samarinda tentang berapa besaran Royalti dan Jumlah Produksi batu bara di Samarinda semakin membuktikan bahwa Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) yang diterbitkan pemerintah kota memang tidak ada gunanya. Malah menurutnya, sesuatu yang tidak perlu seakan - akan menjadi perlu terlalu kuat mengindikasikan adanya kepentingan pejabat dalam hal ini untuk mengadakan biaya untuk penerbitan SKAB tersebut.

"Ketidak-tahuan Distamben tentang dana Royalti dan Produksi batu bara, terkait LHP BPK membuktikan kalau SKAB itu nggak ada gunanya dan cuma ajang pungutan liar (pungli). Distamben sudah seperti pemilik IUP saja. Dari dulu nggak becus kerjanya, jadi lebih baik mundur saja," kata Ocha.

(Bihis)