copaznews.blogspot.com/14/05/2012.
Eksploitasi pertambangan dinilai telah menciptakan kerusakan lingkungan dan tingginya intensitas bencana. Pertambangan Batubara--MI/Denny Susanto/bb.
GENCARNYA eksploitasi di sektor pertambangan ternyata tidak memberikan kontribusi berarti bagi kesejahteraan masyarakat. Produksi batu bara terus meningkat, tetapi tidak demikian dengan kesejahteraan masyarakat. Kepala Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Hermansyah Manaf menegaskan contoh nyata mengenai hal itu terjadi di Kalsel.
"Pertanian tetaplah merupakan sektor utama yang menyokong perekonomian karena hampir 50% warga Kalsel hidup dari pertanian, bukan pertambangan," kata Hermansyah, kemarin.
Menurut Hermansyah, serapan tenaga kerja di sektor pertambangan sangat kecil, yakni kurang dari 10%.
Artinya, sektor pertambangan hanya dinikmati sedikit masyarakat dan sebagian justru para pemilik modal dari luar Kalsel.
"Sampai saat ini, sebagian besar masyarakat sekitar tambang hidup dalam kemiskinan," tambahnya.
Di sisi lain, eksploitasi tambang telah menciptakan kerusakan lingkungan dan berimbas pada kian tingginya intensitas bencana berupa banjir dan kekeringan. "Celakanya, 30% dari dana APBD Kalsel sebesar Rp2,5 triliun diperkirakan habis untuk pemulihan dan pembenahan kerusakan lingkungan dan bencana.
"Senada dengan Hermansyah, Gubernur Kaltim Awang Farouk Ishak mengaku prihatin dengan produksi batu bara secara besar-besaran yang tidak diimbangi daya dukung lingkungan. Disebutkan, terdapat 110 lebih lubang tambang berukuran besar di Kaltim yang memerlukan 2,6 miliar meter kubik bongkahan tanah.
"Dari 1.419 perusahaan tambang di Kaltim, sebagian besar tidak mengelola lingkungan. Hanya di bawah 20% yang berkomitmen terhadap lingkungan," katanya. Karena itu, Awang mengusulkan kepada pemerintah pusat agar produksi batu bara di Kaltim dibatasi.
Moratorium
Di sisi lain, upaya untuk mengerem produksi batu bara dinilai bukan merupakan solusi terbaik. Apalagi, bila dilakukan dengan cara penghentian sementara (moratorium) pengiriman hasil tambang dan migas keluar pulau, seperti yang dilontarkan forum Gubernur se-Kalimantan beberapa waktu lalu. Upaya itu justru dikatakan akan menimbulkan kerugian besar bagi banyak pihak.
"Yang rugi semua. Daerah tidak dapat pemasukan, negara tidak dapat royalti, karyawan demo besar-besaran. Akan terjadi kerugian besar kalau sampai terjadi," ujar Ketua Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Bob Kamandanu di Jakarta, kemarin.
Ia menuturkan, saat ini mayoritas produksi batu bara nasional berasal dari bumi Kalimantan. Dari total produksi batu bara nasional 2011 yang diperkirakan mencapai 340 juta ton, lebih dari 300 juta ton dihasilkan tambang-tambang yang berproduksi di Kalimantan.
Sementara itu, Menko Kesra Agung Laksono menilai sikap empat gubernur Kalimantan yang hendak melakukan moratorium pengiriman hasil tambang akibat pemerintah pusat tidak menambah kuota BBM, dianggap terlalu berlebihan. Ia berharap empat gubernur tersebut tidak mengedepankan emosi. (Atp/SS/SY/X-9)
sumber :MICOM
Denny Saputra, denny@mediaindonesia.com
GENCARNYA eksploitasi di sektor pertambangan ternyata tidak memberikan kontribusi berarti bagi kesejahteraan masyarakat. Produksi batu bara terus meningkat, tetapi tidak demikian dengan kesejahteraan masyarakat. Kepala Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Hermansyah Manaf menegaskan contoh nyata mengenai hal itu terjadi di Kalsel.
"Pertanian tetaplah merupakan sektor utama yang menyokong perekonomian karena hampir 50% warga Kalsel hidup dari pertanian, bukan pertambangan," kata Hermansyah, kemarin.
Menurut Hermansyah, serapan tenaga kerja di sektor pertambangan sangat kecil, yakni kurang dari 10%.
Artinya, sektor pertambangan hanya dinikmati sedikit masyarakat dan sebagian justru para pemilik modal dari luar Kalsel.
"Sampai saat ini, sebagian besar masyarakat sekitar tambang hidup dalam kemiskinan," tambahnya.
Di sisi lain, eksploitasi tambang telah menciptakan kerusakan lingkungan dan berimbas pada kian tingginya intensitas bencana berupa banjir dan kekeringan. "Celakanya, 30% dari dana APBD Kalsel sebesar Rp2,5 triliun diperkirakan habis untuk pemulihan dan pembenahan kerusakan lingkungan dan bencana.
"Senada dengan Hermansyah, Gubernur Kaltim Awang Farouk Ishak mengaku prihatin dengan produksi batu bara secara besar-besaran yang tidak diimbangi daya dukung lingkungan. Disebutkan, terdapat 110 lebih lubang tambang berukuran besar di Kaltim yang memerlukan 2,6 miliar meter kubik bongkahan tanah.
"Dari 1.419 perusahaan tambang di Kaltim, sebagian besar tidak mengelola lingkungan. Hanya di bawah 20% yang berkomitmen terhadap lingkungan," katanya. Karena itu, Awang mengusulkan kepada pemerintah pusat agar produksi batu bara di Kaltim dibatasi.
Moratorium
Di sisi lain, upaya untuk mengerem produksi batu bara dinilai bukan merupakan solusi terbaik. Apalagi, bila dilakukan dengan cara penghentian sementara (moratorium) pengiriman hasil tambang dan migas keluar pulau, seperti yang dilontarkan forum Gubernur se-Kalimantan beberapa waktu lalu. Upaya itu justru dikatakan akan menimbulkan kerugian besar bagi banyak pihak.
"Yang rugi semua. Daerah tidak dapat pemasukan, negara tidak dapat royalti, karyawan demo besar-besaran. Akan terjadi kerugian besar kalau sampai terjadi," ujar Ketua Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Bob Kamandanu di Jakarta, kemarin.
Ia menuturkan, saat ini mayoritas produksi batu bara nasional berasal dari bumi Kalimantan. Dari total produksi batu bara nasional 2011 yang diperkirakan mencapai 340 juta ton, lebih dari 300 juta ton dihasilkan tambang-tambang yang berproduksi di Kalimantan.
Sementara itu, Menko Kesra Agung Laksono menilai sikap empat gubernur Kalimantan yang hendak melakukan moratorium pengiriman hasil tambang akibat pemerintah pusat tidak menambah kuota BBM, dianggap terlalu berlebihan. Ia berharap empat gubernur tersebut tidak mengedepankan emosi. (Atp/SS/SY/X-9)
sumber :MICOM
Denny Saputra, denny@mediaindonesia.com
(Bihis)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar