Selasa, 08 Mei 2012

Buruh dan Kesejahteraan, Bukan Mimpi.

Rismayanti Nurjannah - detikNews Senin, 07/05/2012.Jakarta Di bulan Mei terdapat beberapa momen penting, salah satunya tanggal 1 Mei yang diperingati sebagai Hari Buruh Internasional atau yang dikenal dengan May Day.

May Day ini seolah menjadi harinya para buruh untuk memperjuangkan nasib mereka yang jauh dari kata 'layak'. Berbagai tuntutan diperjuangkan, diantaranya hidup dengan upah yang sejahtera, penghapusan sistem kerja kontrak dan penghentian sistem pemborongan kerja.


Pada faktanya saat ini dari berbagai tuntutan tersebut, sampai saat ini belum ada satu pun yang terealisasi. Padahal tuntutan-tuntutan tersebut sudah dingengungkan kaum buruh sejak tahun 1890.

Menjadi pertanyaan besar bagi kita, mengapa tuntutan kaum buruh di negara lain dengan di negara Indonesia jauh sebelum negara ini merdeka yang didengungkan masih hal yang serupa?

Padahal, kondisi negara Indonesia dengan negara lain jelas berbeda. Jika kita menelusuri secara seksama akan didapati bahwa yang menjadi akar masalah dari permasalahan buruh ini karena diterapkannya ideologi kapitalisme di berbagai negara, dimana ideologi ini menetapkan agar peran dan campur tangan negara dalam mengatur urusan masyarakat seminimal mungkin.

Kemudian yang menjadi standar pentapan gaji bagi para buruh diukur beradasarkan kebutuhan hidup minimum yang hanya cukup sekedar mempertahankan hidup mereka tanpa memperhitungkan biaya untuk akses kesehatan, pendidikan dan akses dalam bidang lainnya.

Masalah perburuhan yang terjadi seperti upah yang minimum sehingga tidak bisa mengakses bidang pendidikan, kesehatan serta yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kehidupan yang layak diakibatkan minimnya peran negara.

Padahal, akses dalam bidang tersebut merupakan kebutuhan pokok semua warga negara yang harus dijamin serta dipenuhi negara. Islam menetapkan pemenuhan kebutuhan pokok individu (pangan, papan, sandang) secara layak dan pemenuhan kebutuhan pokok umat (pendidikan, kesehatan, keamanan) dipenuhi oleh negara.

Negara berkewajiban untuk menjamin semua kebutuhan itu, apabila tidak maka orang-orang yang menjadi pemimpin negara akan terkenai sanksi berat di akhirat kelak.

Kondisi seperti ini hanya akan tercipta dalam sebuah pemerintahan yang sudah jelas memanusiakan manusia seutuhnya, bukan seperti robot layaknya kondisi buruh saat ini.

Walhasil, perubahan yang kita dambakan akan terwujud jika kita bergerak untuk memperjuangkan tegaknya kembali sistem pemerintahan Islam secara kaffah yang akan memberika jaminan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tidak hanya bagi kaum muslim akan tetapi juga non muslim. Penerapan islam secara kaffah hanya akan bisa dilaksaksanakan dalam institusi Khilafah Islamiyah.

*Penulis adalah Mahasiswi Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia dan Aktivis Komunitas Muslimah Pembebas Generasi

Rismayanti Nurjannah

Jl. Geger Kalong Girang, Bandung
rismayantinurjannah@yahoo.co.id
082115632175
(wwn/wwn)
(Bihis).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar