TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rancangan
Undang-undang (RUU) Pangan sedang digodok di DPR RI. Sejumlah pihak
menginginkan RUU Pangan berpihak pada kepentingan petani.
Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Ketua Dewan Pertimbangan Himpunan
Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jafar Hafsah menegaskan, pangan
merupakan hak azasi setiap warga negara. Sehingga, semua rakyat tanpa
kecuali harus terjamin haknya untuk memperoleh pangan.
"HKTI dan kita semua akan memperjuangkan bagaimana RUU Pangan
berpihak kepada rakyat," ujar Jafar yang juga anggota Komisi IV DPR RI,
Kamis (26/4/2012).
Dalam diskusi itu, hadir sejumlah organisasi berbasis pertanian. Diskusi ini terkait rangkaian HUT HKTI ke-39, yang acara puncaknya berlangsung besok, Jumat (27/4/2012), di Sekretariat DPN HKTI.
Anggota DPR RI Fary Dj Francis yang juga ketua panitia pelaksana HUT HKTI mengatakan, RUU Pangan terbaru ini akan mengubah sekitar 70 persen materi UU Pangan No 7 Tahun 1996.
"Pertanyaannya adalah, perubahan materi 70 persen itu berpihak ke mana ? Apakah ke petani atau tidak," kata salah satu Ketua DPN HKTI.
HKTI dan DPR, paparnya, bakal memperjuangkan agar RUU Pangan berpihak pada kepentingan petani secara umum, sehingga kehidupan petani bisa lebih baik dan sejahtera. (*)
Dalam diskusi itu, hadir sejumlah organisasi berbasis pertanian. Diskusi ini terkait rangkaian HUT HKTI ke-39, yang acara puncaknya berlangsung besok, Jumat (27/4/2012), di Sekretariat DPN HKTI.
Anggota DPR RI Fary Dj Francis yang juga ketua panitia pelaksana HUT HKTI mengatakan, RUU Pangan terbaru ini akan mengubah sekitar 70 persen materi UU Pangan No 7 Tahun 1996.
"Pertanyaannya adalah, perubahan materi 70 persen itu berpihak ke mana ? Apakah ke petani atau tidak," kata salah satu Ketua DPN HKTI.
HKTI dan DPR, paparnya, bakal memperjuangkan agar RUU Pangan berpihak pada kepentingan petani secara umum, sehingga kehidupan petani bisa lebih baik dan sejahtera. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar