Emas Berdarah.

09/ 08/ 2012.

Kilauan dan harganya membuat sebagian orang lupa diri. Mulai dari bentuk perhiasan – kalung, cincin, anting dsb – coin dan batangan, telah membuat sebagian orang begitu serakah. Tak peduli butiran emas didapat dengan mengusur banyak orang, menghancurkan dan meracuni lingkungan, membongkar kawasan-kawasan terlarang, hingga darah yang mengalir dari perjuangan rakyat mempertahankan hak-nya.

 Lebih ironis lagi, beberapa negara dan pemimpinnya, justru memfasilitasi keserakahan tersebut atas nama devisa dan pembangunan. Bahkan, logam mulia itu dapat dijadikan alat tukar kekuasaan politik dalam merebut dan mempertahankannya. Potret keburukan dibalik kilau emas, sangat jelas terlihat di Indonesia.

Darah terus mengalir sejak era otoriter rezim Soeharto hingga saat ini. Konflik-konflik bermunculan bersamaan dengan hadir investasi pertambangan di suatu lokasi, baik yang menimbulkan korban meninggal maupun luka-luka. Konflik antara warga pro dan kontra, warga dengan penambang tradisional, pertikaian warga dengan aparat keamanan dan kekerasan langsung oleh aparat keamanan yang berpihak kepada perusahaan, termasuk warga dengan perusahaan.

Fakta menyebutkan kekerasan atau kriminalisasi banyak terjadi melibatkan pihak keamanan yang notabene memiliki senjata dan penegak hukum, seharusnya bersikap netral dan melindungi rakyat. Tak heran, banyak warga yang telah di “dor” untuk memuaskan sekelompok orang yang serakah dan haus akan kemilau emas. Setidaknya dari catatan JATAM sejak 1970 hingga Juli 2012, sebanyak 62 orang tertembus timah panas dan 432 orang luka parah. Lebih mirisnya, 54 dari 62 orang tersebut adalah korban dari lokasi pertambangan emas. Dengan kata lainnya, tiap tahun sejak era UU No. 11 tahun 1967 tentang pertambangan lalu diganti dengan UU No. 4 tahun 2009, tiap tahun tambang emas meminta tumbal manusia 1-2 orang. (Photo-photo kekerasan lainnya akan disejajarkan)

Bahkan, jika di rata-rata kan UU 4/2009 yang lahir dan berlaku penuh di periode kedua Presiden SBY, jumlahnya lebih besar hingga  pertengahan tahun 2012, JATAM mencatat 9 orang tewas, 1 orang di Lombok, 1 Timika, 3 di Sape Bima dan 4 di Pulau Buru. Serta 68 orang luka-luka akibat pemukulan maupun ditembak oleh aparat keamanan. Jumlah sebanyak itu justru ketika Presiden SBY mengganti Menteri ESDM Darwin Saleh Zahedy ke Jero Wacik.

Pasca pembunuhan di pelabuhan Sape Bima, pemerintah tak belajar, Jero Wacik justru disibukkan dengan urusan menaikkan BBM dan membuat status clean & clear  (c&c) Izin Usaha Pertambangan (IUP). Walau statusnya sudah maupun belum c&c, perusahaan tambang jalan terus. Tak heran mancul lagi kasus-kasus penembakan warga oleh aparat keamananan dan pertikaian warga. Dalam kurun 2,5 bulan terjadi kasus 6 kasus, 5 diantaranya berkaitan dengan tambang emas.    

Sangat tepat jika kemilau emas diselimuti oleh darah rakyat yang menjadi korban. Keserakahan manusia terhadap emas terbukti mengabaikan hak asasi manusia. Di Indonesia, yang mengklaim dirinya negara menjunjung demokrasi, sebaliknya jadi anti demokrasi dari kasus-kasus pertambangan khususnya tambang emas.
 

Semakin banyak orang yang terus jatuh cinta dan dibuai kilau emas, akan semakin banyak darah menetes dan semakin banyak anak-anak memiliki masa depan suram. Negeri ini mulai harus sadar betapa hebatnya daya rusak pertambangan emas. Jika terus dibiarkan, maka makin banyak orang-orang yang menikmati hasil tambang emas berdarah adalah orang-orang turut menyumbang kekerasan secara tidak langsung. 

Tiap tahun akan selalu muncul makam-makam bagi warga yang berjuang mempertahankan hak dan masa depan anak dan cucunya. Kejahatan yang hadir dibalik kilauan emas, sudah selayaknya dihentikan. Negera sudah seharusnya, memikirkan potensi ekonomi selain tambang.

Di bulan Agustus 2012 ini, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, nuansa hari kemerdekaan selalu hadir memasuki bulan Agustus. Selayaknya, rakyat Indonesia pun merdeka dari penjajahan pertambangan khususnya tambang emas.

Jaringan Advokasi Tambang 2012.

Sumber: indo.jatam.org/ saung-berita/ info-tematik/ 08 Agustus 2012.

( Bihis )