BONGKAR KORUPSI SEKTOR TAMBANG BERDARAH.

30/ 07/ 2012.

(Masyarakat Anti Pertambangan Indonesia)

Jakarta- MATI (Masyarakat Anti Tambang Indonesia) Dukung KPK bongkar kasus korupsi di sector pertambangan. Rawannya korupsi di sector pertambangan membuat tugas KPK menjadi berat. Pasalnya Tambang digunakan sebagai ATM politik bagi kepentingan Partai Politik dan pejabat daerah.
Lima partai besar (Demokrat, PDIP, Golkar, Gerindra, PAN) sudah terang-terangan gunakan tambang sebagai modal ongkos kampanye. Korupsi semakin kentara adanya fasilitas dari kepala daerah sehingga beberapa masuk daftar hitam koruptor. Sedangkan, KPK sudah menyelamatkan Rp 156 triliun uang negara di komoditas minyak.

Proses pemandulan kepada KPK terjadi. Disaat semangat menghabisi korupsi, ijin pembangunan gedung baru dihalang-halangi. Seakan Presiden SBY setengah hati melakukan bersih bersih korupsi diseluruh sektor. Kenyataan itu berbalik saat KPK berulang kali dilemahkan saat menyelesaikan kasus korupsikelas kakap.

KPK bagai terkekang statusnya. Kasus korupsi sektor pertambangan membutuhkan perhatian lebih. Dari 10.566 izin usaha pertambangan (IUP) yang ada, baru 4.151 izin yang dinyatakan tidak bermasalah alias clean and clear. Dan sekitar 6.415 izin tambang yang masih bermasalah. Dari hasil tersebut banyak  bupati dan walikota tersangkut Korupsi.

Sudah berjalannya kasus yang melibatkan Mantan Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Gabriel Manek, terlibat penerbitan izin KP terhadap 82 pengusaha tambang mangan. Kepala dinas juga jabatan paling rawan tebukti Kab. Tebing Tinggi lakukan bagi hasil pertambangan daerah dan APBN.

Fenomena gunung es akan tetap muncul. Pelakunya hanya berada ditingkat bawah sedangkan mengungkapkan hingga ke atas. Sarang terbesar akan korupsi terdapat di Freeport. Freeport sudah masuk dalam generasi pertama kontrak karya dan hingga kini tidak ada transparansi yang jelas.

Maka dengan fakta itulah Masyarakat Anti Pertambangan Indonesia (MATI) menyatakan :

1. Kami mendukung KPK dalam hal pemberantasan korupsi sektor pertambangan. Memaksa Abraham Samad untuk serius bongkar kasus korupsi di pertambangan.
2. Kami mendukung atas pembangunan gedung KPK dengan syarat utamakan kasus korupsi di sektor tambang.
3. Presiden SBY agar tidak setengah hati untuk mencopot kepala daerah dan pemerintah daerah dalam kasus korupsi pertambangan.

Cp : Andrie S Wijaya (08129459623)

--
Priyo Pamungkas Kustiadi
08561903417.

Sumber: SIARAN PERS Jatam 30 Juli 2012.

( Bihis )