Menolak Rencana Kenaikan Harga BBM.

http://indo.jatam.org 30 March 2012.

PROTES NASIONAL, 29 Maret 2012
Gerakan Rakyat Tolak Kenaikan Harga BBM Naikkan Upah Buruh dan Laksanakan Reforma Agraria Sejati

Rencana kenaikan harga BBM yang didengungkan oleh pemerintah sudah dimulai sejak awal tahun 2012. Adapun alasan yang dikemukan oleh

pemerintah untuk menaikan harga BBM yakni menanjaknya harga minyak internasional dan meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi di dalam negeri sehingga membuat APBN jebol dalam postur subsisdi BBM. Tingginya subsidi BBM yang membebani APBN, menurut pemerintah tidaklah baik untuk perkembangan ekonomi Indonesia. Pemerintah beranggapan bahwa kenaikkan harga BBM akan diikuti adanya penambahan anggaran untuk pendidikan, pembangunan infrastruktur dan pemberian kompensasi yang dinilai lebih produktif disbanding harus dihabiskan dalam postur subsidi BBM dalam APBN tiap tahunnya.


Namun, dari alas an-alasan yang dikemukan oleh pemerintah yang dipimpin SBY tidaklah berdasarkan atas kondisi riil yang dihadapi oleh rakyat Indonesia. Kondisi riil yang dimaksud adalah masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran terbuka. Hal ini dikarenakan penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan pendapatan dibawah Rp 233 ribu perbulan berjumlah lebih daro 30 juta jiwa yang tersebar di pedesaan dan perkotaan. Sedangkan penduduk yang hidup sedikit diatas ambang garis kemiskinan atau berpendapatan antara Rp 233 ribu hingga Rp 280 ribu perbulan berjumlah lebih dari 27 juta jiwa. Untuk jumlah pengangguran terbuka sekitar 8,5 juta jiwa dan inipun lebih dari 60% total angkatan kerja Indonesia yang berjumlah 117 juta jiwa bekerja di sector informal. Dengan adanya rencana kenaikan harga BBM tentunya akan membuat taraf penghidupan ataupun tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurun drastic seiring tingginya inflasi atau kenaikan harga kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan.

Lebih parahnya lagi, SBY menyalahkan sikap boros rakyat Indonesia yang mengkonsumsi BBM bersubsidi hingga melampaui kuota yang ditetapkan dalam APBN. Padahal penggunaan BBM bersubsidi yang khususnya pemilik kendaraan bermotor merupakan dampak dari buruknya pelayanan dan minimnya jumlah armada transportasi public serta rendahnya saran dan prasarana. Selain, SBY juga menegasikan pemakaian BBM yang digunakan untuk kegiatan ekonomi misalnya pertanian, transportasi umum, pabrik skala besar hingga kecil dan usaha kecil-menengah. Padahal UKM yang berjumlah lebih dari 50 juta unit usaha mampu menyerap tenaga kerja yang sangat besar dibandingkan industry skala menengah maupun besar. Dengan kenaikan harga BBM tentunya akan mendesak dan memksa jutaan UKM akan gulung tikar karena tidak mampu menjalankan roda produksi hingga akhirnya melahirkan pengangguran dan kemiskinan yang sangat besar sebagai efek domino dari kenaikan harga BBM.

Padahal jika dikaji lebih mendalam tentang rencana kenaikan harga BBM yang dicanangkan oleh pemerintah sangatlah tidak berdasar. Hal ini dikarenakan dari hasil eksplorasi tiap harinya, Indonesia masih dapat melakukan ekspor ke beberapa Negara seperti Jepang, Korsel, USA, dll. Namun hasil ekspor tersebut dirampas oleh perusahaan asing milik imperialis AS sepperti chevron, Exxon dan Conoco Philips dalam bentuk bagi hasil. Seperti yang kita ketahui bahwasanya lebih dari 270 izin pertyambangan migas, jatah keuntungan untuk perusahaan asing sebesar 88% sedangkan untuk pemerintah hanya 12%. Maka, monopoli atas sumber daya energy dalam bentuk migas merupakan salah satu penyebab utama hingga Indonesia harus mengimpor dalam jumlah yang cukup besar tiap tahunnya.

Apalagi kenaikan harga minyak dunia yang dijadikan patokan oleh pemerintah untuk mengimpor minyak metah dikendalikan oleh beberapa lembaga keuangan internasional milik imperialis seperti JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sach dan Citigroup yang aktif melakukan monopoli atas harga minyak dunia di pasar minyak yang berkedudukan di ICE (London-Ingris), NYMEX (Newyork-USA) dan DME (Dubai-UEA). Merekalah biang keladi atas kenaikan harga minyak dunia yang memaksa negar-negara seperti Indonesia harus membayar lebih mahal untuk mengimpor minyak mentah agar tercukupi kebutuhan minyak dalam negeri.

Namun, Pemerintah RI yang dipimpin oleh SBY tidaklah mengutarakan alas an tersebut karena SBY merupakan rezim boneka imperialis AS. Kedudukan SBY sebagai rezim boneka imperialis AS menjadi sangat penting di dalam negeri karena SBY adalah pemegang keputusan tertinggi yang didukung oleh partai democrat yang dominan dalam DPR, kebijakan untuk menaikan harga BBM bersubsidi merupakan skema yang harus di jalankan oleh SBY sebagai rezim boneka agar perusahaan-perusahaan minyak dan lembaga keuangan internasional milik imperialis (kapital monopoli asing) memperoleh keuntungan yang sangat besar di era krisis umum (krisis keuangan) yang dihadapi di dalam tubuh imperialis sejak tahun 2008 hingga sekarang.

Dengan melihat kenyataan diatas, maka kami dari Front Perjuangan Rakyat menuntut kepada pemerintah SBY :

1. Tolak kenaikan harga BBM
2. Tolak dominasi kapitalis monopoli internasional atas penguasaan migas, tambang dan mineral serta kekayaan alam lainnya milik rakyat Indonesia
3. Cabut UU migas no. 22/2001, dan UU penanaman Modal no. 25/2007 yang mengabdi pada imperialis!
4. Turunkan harga-harga kebutuhan pokok rakyat
5. naikkan upah buruh, pegawai rendahan dan pekerja lainnya
6. Hentikan perampasan tanah dan laksanakan reforma agrarian sejati
7. Berikan jaminan kesejahteraan dan penuhi hak penghidupan rakyat lainnya
8. Berantas korupsi dan sita hasil korupsi untuk rakyat
Berikan jaminan kebebasan berorganisasi dan mengeluarkan pendapat bagi rakyat
10. Hentikan komersialisasi pendidikan dan realisasi 20% anggaran pendidikan untuk rakyat

FRONT PERJUANGAN RAKYAT
AGRA, GSBI, ATKI, FMN, KSBSI TANGERANG, ARUS PELANGI, SBSI’92, SEPETAK, REPDEM, SEBAJA, LPB, KONTRAS, SBMI, FPPI, SERBUMUSI, GRI, UPC,SPKS, JRMK, JATAM, LIPS, INDIES, FORMADDA, AMP.